|

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15 Tahun 2015 :

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemrosesan atas pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara, Rumah Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Sekretariat
Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
b. pembinaan dan pengawasan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara;
c. pembinaan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
d. pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara; dan
e. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II terdiri atas:
a. Subbagian Pengelolaan BMN II.1
b. Subbagian Pengelolaan BMN II.2; dan
c. Subbagian Pengelolaan BMN II.3

(1) Subbagian Pengelolaan BMN II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

(2) Subbagian Pengelolaan BMN II.2 mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Subbagian Pengelolaan BMN II.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
 

Struktur Organisasi Pengelolaan BMN II