|

Generasi Muda PUPR Bebas Korupsi dan Bebas Narkoba


Generasi muda sebagai harapan bangsa saat ini dihadapkan kepada masalah yang pada tahun 2013 ditetapkan oleh presiden Joko Widodo sebagai darurat nasional yaitu narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Selain itu, tindakan korupsi masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Dalam rangka melakukan pembinaan generasi muda di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengadakan kegiatan “Pembinaan Generasi Muda PUPR Bebas Korupsi dan Bebas Narkoba” (25/01) yang dibagi dalam dua gelombang dengan mengundang narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua lembaga ini memegang peranan sangat penting dalam pembinaan generasi muda Indonesia pada umumnya dan generasi muda PUPR pada khususnya.

Acara yang diawali dengan yel-yel dari perwakilan generasi muda PUPR dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimuljono. Dalam sambutan pembukaannya beliau menyampaikan bahwa masa depan Kementerian PUPR ditentukan oleh generasi mudanya sehingga perlu diadakan pembinaan kepada generasi muda PUPR terutama yang terkait narkoba dan korupsi. Beliau juga menyampaikan bahwa contoh dari pimpinan berperan penting dalam pembentukan karakter generasi muda PUPR yang diharapkan dapat meneruskan corporate culture dari Kementerian PUPR yaitu mission oriented, team work, dan akhlakul karimah.

Direktur Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Sinta Dame Simanjuntak sebagai narasumber pertama menyampaikan bahwa menurut data yang dihimpun BNN terdapat 4,1 juta jiwa penduduk Indonesia yang terjerumus ke dalam dunia narkoba, dimana rentang usia mereka mulai dari 10 – 59 tahun. Dalam paparannya disebutkan bahwa adiksi terhadap narkoba dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu diri sendiri, lingkungan, dan ketersediaan narkoba. Adiksi ini diawali dengan tahap kompromi dimana sikap menentang narkoba sudah ada tetapi tidak tegas, yang kemudian dilanjutkan ke tahap coba-coba. Dari coba-coba atau ikut-ikutan menggunakan narkoba menyebabkan tubuh menjadi toleran terhadap narkoba sehingga menyebabkan tubuh si pengguna menjadi biasa dan selalu ingin meningkatkan dosis narkoba. Meningkatnya dosis menyebabkan ketergantungan dan pada akhirnya menimbulkan intoksikasi pada tubuh si pengguna.

Sinta Dame Simanjuntak menyebutkan bahwa target utama yang menjadi sasaran penyebaran narkoba adalah kaum pekerja dimana di dalamnya termasuk generasi muda PUPR. Untuk itu perlu adanya perkuatan daya tangkal sebagai pencegahan penyebaran narkoba di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, beliau juga menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggara acara karena BNN mengharapkan adanya peran serta aktif dari masyarakat dimana salah satunya adalah kegiatan sosialisasi anti narkoba di lingkungan kerja sebagai bentuk komitmen dalam menjaga lingkungan yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai narasumber terakhir, dalam paparannya menyampaikan tentang gratifikasi. Bahwa pada dasarnya gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh penyelenggara negara sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang salah atau dilarang. Gratifikasi menjadi terlarang apabila gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan atau kedudukan.

Giri juga menyampaikan bahwa gratifikasi adalah awal dari penyuapan dan bisa menjadi tindakan pemerasan. Hukuman untuk pelaku gratifikasi ini adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Tetapi ancaman hukuman tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK.

Pada akhir paparannya Giri menyampaikan bahwa kepemimpinan yang baik adalah dengan memberikan contoh, karena itu perlu adanya contoh dari pimpinan Kementerian PUPR untuk menjadi suri tauladan bagi generasi muda PUPR sebagai penerus masa depan Kementerian PUPR dalam menyikapi gratifikasi ini.

Dalam acara yang ditutup oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini juga dilakukan tes urin kepada peserta kegiatan untuk mengetahui apakah ada zat atau obat terlarang yang digunakan oleh peserta kegiatan. (@rf/2017)