|

Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja PUSDATIN Tahun 2016


Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja PUSDATIN Tahun 2016

Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana pemerintahan memiliki kewajiban  untuk mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja organisasinya. Kinerja Kementerian/ Lembaga dapat digambarkan sebagai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pen- jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

 

Dalam hal mengukur akuntabilitas kinerja, instrumen yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sendiri menurut Perpres Nomor 29/2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah.

Sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya, maka Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) melalui Bagian Program dan Umum melaksanakan kegiatan “Evaluasi Laporan Kinerja PUSDATIN Tahun 2016 dan Penyusunan Monev B1-B3 Tahun 2017” yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat 8-9 Maret 2017 dengan menghadirkan narasumber dari Biro PAKLN dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala PUSDATIN, Ir. Kemas M. Nur Asikin, MT., menyampaikan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tingkat eselon II merupakan gambaran dari LAKIP tingkat eselon I, sehingga LAKIP eselon II harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Beliau menyampaikan juga agar laporan-laporan harus disegerakan dan tidak ditunda-tunda. Pada akhir sambutannya beliau mengharapkan LAKIP PUSDATIN pada tahun 2017 harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sebagai narasumber pertama, Ir. Nicodemus Daud, M.Si dari Biro PAKLN menyampaikan mengenai siklus sistem manajemen pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Siklus dimulai dengan pelaksanaan e-Planning, yang dilanjutkan dengan e-Programming, e-Budgeting, e-Procurement, e-monitoring, e-Performance, dan kembali ke e-Planning. Siklus ini diharapkan dapat meciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan ini dapat dicapai melalui capaian SAKIP yang meningkat dan didukung oleh tata kelola organisasi yang baik.

Beliau juga menyampaikan bahwa dalam menyusun LAKIP tingkat eselon II perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya (1) perlunya menyusun renstra eselon II (2) Adanya penjabaran kinerja (cascading) tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja dari eselon II (3) Melaksanakan peninjauan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala (4) Menyusun rencana aksi kinerja dan menggunakannya sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala (5) Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

 

Narasumber kedua Tri Prijana, M.Si, Ak, CA selaku Inspektur V, Inspektorat Jenderal dalam paparannya menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keber hasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai

 

 misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah  ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Tri Prijana juga menyampaikan bahwa pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas harus memiliki prinsip-prinsip (1) jujur, objektif, akurat, dan transparan (2) Harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab serta memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan (3) Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya (4) Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Menurut Tri, selama ini penyusunan pelaporan sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas hanya mengejar penilaian semata, tetapi seharusnya pelaporan dapat dimanfaatkan sebagai pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta dapat digunakan untuk peningkatan kinerja.

Narasumber ketiga masih dari Inspektorat Jenderal, Sasmito Wihantoro, ST, MA menyampaikan hal-hal yang lebih bersifat teknis tentang pelaksanaan SAKIP terutama hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014, di antaranya tentang perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara peninjauan atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam paparannya Sasmito menyampaikan perjanjian kinerja adalah merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Salah satu tujuan perlunya perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen untuk melaksanakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan agar dapat diawasi, dievaluasi, dan dipantau sehingga nantinya dapat diberikan penghargaan atau dijatuhkan sanksi.

Sedangkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran suatu instansi pemerintah, menurut Sasmito perlu disusun laporan kinerja, dimana hal terpenting dalam laporan kinerja yang disusun adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa dari hasil pengukuran kinerja.

Laporan kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja selanjutnya perlu dilakukan peninjauan, dimana peninjauan ini bertujuan membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja sistem pemerintah yang dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan kebasahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah sehingga menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

 

 

Dalam Laporan kinerja PUSDATIN tahun 2016, indikator keberhasilan PUSDATIN terdiri dari tingkat pemanfaatan data dan tingkat layanan teknologi informasi. Untuk indikator tingkat pemanfaatan data, pemanfaatan data spasial dan data audio visual telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan untuk pemanfaatan data statistic masih dibawah target. Sedangkan untuk indikator tingkat

layanan teknologi informasi hampir semua mencapai target kecuali untuk jumlah pengunjung web PU-Net dan permintaan pengembangan aplikasi.

Acara yang diikuti oleh satker-satker yang ada di PUSDATIN  ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai proses dan cara penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang menggambarkan kualitas kinerja organisasi pemerintah. (@rf/2017)