|

BPII Menyelenggarakan Konsultasi Pengolahan Data Geospasial dan Statistik Bidang PUPR


Dalam rangka meningkatkan  ketersediaan data dalam mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur menyelenggarakan Konsultasi Pengolahan Data Geospasial dan Statistik Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan konsultasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Palembang, kali ini dilaksanakan di Bali pada tanggal 25-28 Juli 2017. Acara yang dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) ini merupakan sesi kedua dari 3 sesi yang direncanakan.

Dalam arahan pembukaannya, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Ir. Kemas M. Nur Asikin, MT menyatakan bahwa kegiatan konsultasi ini merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi PUSDATIN yaitu melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum khususnya data geospasial dan statistik serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen kementerian.

Kapusdatin juga menyampaikan bahwa tujuan kegiatan konsultasi ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya data geospasial, meningkatkan kemampuan SDM khususnya SDM di lingkungan Kementerian PUPR dalam pengolahan data geospasial, meningkatkan ketersediaan data peta di unit-unit teknis Kementerian PUPR, serta meningkatkan peran data pemetaan dalam mendukung kegiatan teknis pembangunan infrastruktur PUPR.

Kapusdatin juga menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi ini memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dimana Kapusdatin berharap melalui kegiatan ini, sumber daya manusia di Kementerian PUPR dapat menghasilkan peta yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh tim sekretariat Kebijakan Satu Peta.

Pelaksanaan Kegiatan

Materi konsultasi ini diantaranya adalah teknik fotogrametri dan penggunaan UAV (Unmanned Air Vehicle) untuk pemetaan berikut pengolahan datanya seperti digitasi obyek berbentuk titik, garis, maupun luasan, serta menyajikan data yang sudah diolah menjadi peta. Selain pemberian materi di dalam kelas, juga diadakan sesi di luar kelas berupa penggunaan UAV untuk pemetaan lokasi penyelenggaraan, dimana para peserta di bawah bimbingan para instruktur bisa mencoba mengoperasikan UAV dan mencoba melakukan pemetaan.

Selaku narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, Ir. Anum Kurniawan, M.Sc. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa prinsip dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah menghasilkan informasi geospasial (peta) yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid yang berlandaskan satu referensi, satu standar, satu geodatabase, dan satu geoportal dimana pada akhirnya informasi geospasial tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam paparannya juga disebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 11 rencana aksi Kebijakan Satu Peta yaitu peta tematik jalan nasional, jalan tol, dan jalan daerah sebagai peta tematik Bina Marga, peta tematik bidang Cipta Karya, peta tematik bidang SDA, dan peta tematik sebaran Rusunawa sebagai peta tematik perumahan. Peta tematik tersebut dibuat pada skala 1 : 50.000, kecuali untuk peta ketersediaan air yang dibuat pada skala 1 : 250.000.

Narasumber juga memaparkan mengenai capaian pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di lingkungan kementerian PUPR pada tahun 2016. Dari 11 peta tematik, Kementerian PUPR berhasil mendapatkan predikat terintegrasi untuk 10 peta tematik dan hanya ada 1 peta tematik yang mendapatkan predikat tidak terintegrasi yaitu peta jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten. Hal ini disebabkan karena banyak provinsi maupun kabupaten yang belum memiliki atau menyerahkan peta jalan.

Untuk pelaksanaan tahun 2017, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta difokuskan di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, setelah pada tahun sebelumnya difokuskan di Pulau Kalimantan. Untuk tahun 2018 yang menjadi fokus kegiatan ini adalah Maluku, Papua, dan Jawa.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan di tahun 2017 ini, disampaikan beberapa strategi agar dapat mendapatkan predikat terintegrasi, diantaranya yaitu dengan melakukan validasi dengan menggabungkan atau overlay peta tematik dengan citra dari LAPAN atau BIG untuk melihat keakurasian peta tematik selain perlu melakukan survei secara langsung. Pengecekan topologi juga perlu mendapat perhatian khusus. Pastikan datum dan sistem koordinat yang digunakan harus sesuai dengan standar Kebijakan Satu Peta yaitu WGS 84 dan sistem koordinat geografis. Selain itu pengisian atribut-atribut dalam geodatabase dengan memperhatikan kolom kunci dan metadata yang sesuai acuan dari masing-masing peta tematik juga harus diperhatikan.

Sebagai perwujudan dari satu referensi dan satu standar di lingkungan Kementerian PUPR dalam melaksanakan Kebijakan Satu Peta, Kementerian PUPR memiliki Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang di dalamnya  berisi tentang struktur data infrastruktur dan kodefikasinya, simbolisasi yang melambangkan obyek-obyek yang akan dipetakan, dan juga tata letak baku pemetaan di Kementerian PUPR. Sedangkan untuk satu geoportal, Kementerian PUPR memiliki portal sistem informasi geografis SIGI-PU yang nantinya akan terkoneksi ke portal SIG nasional di bawah naungan BIG (Badan Informasi Geospasial).

Dalam kegiatan konsultasi ini, para instruktur di antaranya Komang Sri Hartini, ST, M.Sc dan Irwan Ahmad Sugiharto, S.Kom, MT serta 3 orang asisten instruktur, selain membawakan materi inti tentang fotogrametri dan pemetaan menggunakan UAV, juga menyampaikan materi tentang konversi data Digital Elevation Model (DEM) yaitu dari data Digital Surface Model (DSM) menjadi data Digital Terrain Model (DTM). Dengan bantuan aplikasi pengolah GIS Global Mapper, area yang akan diubah diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai kenampakan obyek yang ada di atas tanah, kemudian dilakukan pengolahan untuk melakukan rekayasa merubah kenampakan obyek-obyek tersebut menjadi kenampakan permukaan tanah, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan teknis.

Dalam pidato penutupannya Kepala Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang sangat fokus dan serius dalam mengikuti kegiatan konsultasi ini.

Kepala Balai juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah memiliki Situation Room untuk memantau informasi infrastruktur. “Dengan adanya Situation Room, ketersediaan data yang valid menjadi sangat penting karena pimpinan dapat memantau data tersebut dengan lebih mudah. Untuk itu dibutuhkan data yang cepat dan akurat”, jelas Kepala Balai mengakhiri pidato penutupannya. (@rf/2017)