Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Konsultansi Penanganan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019


Kamis, 18 Juli 2019, Dilihat 120 kali

Foto Bersama Peserta Konsultansi Penanganan Bencana Kementerian PUPR Tahun 2019

Pusat Data dan Teknologi Informasi atau biasa dikenal PUSDATIN memiliki tugas baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019, Pusdatin mempunyai tugas sebagai koordinator atau fasilitator data dan manajemen tanggap bencana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kebijakan Satu Data Satu Peta dan Satu Referensi sangat perlu diterapkan untuk mendukung tugas baru tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ir. Nicodemus Daud, M. Si, selaku Kepala Pusdatin Kementerian PUPR.

Tugas berat menanti, Pusdatin selama ini hanya mempunyai tugas pembinaan dan pengelolaan terkait Teknologi Informasi kini memiliki tugas sebagai koordinator dan fasilitator data dan manajemen tanggap bencana, bukanlah sebuah tugas yang mudah. Diperlukan kebijakan yang lebih detil untuk mengatur mekanisme aliran data dan pelaksanaan penanganan bencana, sehingga setiap unit organisasi di Kementerian PUPR dapat mengetahui siapa berbuat apa dan bagaimana data yang dihasilkan, dikumpulkan menjadi satu data.

Sejalan dengan hal itu, Pusdatin menggelar kegiatan Konsultansi Penanganan Bencana di lingkungan Kementerian PUPR yang bertujuan melakukan koordinasi demi menjaring masukan dari berbagai stakeholder terkait pelaksanaan dan kebutuhan penanggulangan bencana, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 1 Juli – 3 Juli 2019, bertempat di Lombok Astoria Hotel, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutan acara, Ir. Achmad Gani Ghazali Akman, M. Eng. Sc selaku Ketua Pusat Komando Satuan Tugas (satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR, menyambut baik acara konsultansi ini, Beliau berharap acara konsultansi ini menjadi ajang komunikasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana khususnya di Kementerian PUPR, sehingga tercipta sebuah mekanisme kerjasama yang baik dalam penanganan bencana maupun aliran datanya.

Pelaksanaan Acara Konsultansi Penanganan Bencana Kementerian PUPR 2019

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyampaian materi oleh para narasumber yang berasal dari pihak Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyakat dan diskusi terkait penanganan bencana. Konsultansi ini diikuti oleh 64 peserta dari pihak internal Kementerian PUPR dan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Berikut point paparan narasumber :

  1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,Sekretariat Daerah, Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah M.Sc, MM, MTP, judul paparan “Nusa Tenggara Barat - Dulu, Kini, dan Akan Datang”. Menyampaikan gempa tidak saja berdampak terhadap kerusakan infrastruktur tetapi juga berdampak terhadap tingkat kemiskinan dan juga berdampak terhadap sektor pendidikan, pariwisata, kesehatan dan ketenagakerjaan.
  2. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasam Luar Negeri, Kementerian PUPR, Pandu Gunadi Atmosukarto ST.MUM, paparan yang berjudul “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Biro PAKLN Sebagai Sekretariat Satgas PB PUPR”, menyampaikan tentang bagan tata kerja satuan tugas penanggulangan bencana Kementerian PUPR sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 994 tahun 2016 dan kedudukan dan fungsi Biro Perencanaan Anggaran dan KLN dalam satuan tugas penanggulangan bencana.
  3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian PUPR. Ir. Nicodemus Daud, M. Si, dengan judul paparan “Satu Data, Satu Peta, Satu Referensi Menuju Efektivitas Pembangunan Infrastruktur PUPR”, menyampaikan sulitnya mencari data yang dibutuhkan dan data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten, merupakan salah satu latar belakang kebijakan satu data. Beliau berharap dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas data, menghilangkan duplikasi dan kebingungan terkait data dan memperkuat peran Pusdatin sebagai pintu keluar masuk data instansi pemerintah.
  4. Kepala Bidang Data, Pusat Data, Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Hermawan Agustina, S. Kom., M.Si, dengan paparan berjudul “Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia” berharap data Kementerian PUPR terkait kebencanaan dapat terintegrasi dengan sistem Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) melalui satu pintu data dan satu database terpusat.
  5. Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah, Ir. Agus Budianto, memaparkan dengan judul “Mitigasi Bencana Geologi”. Beliau memaparkan peran Badan Geologi dalam mendukung mitigasi bencana geologi, salah satunya dengan aplikasi Magma Indonesia, aplikasi ini merupakan aplikasi multiplatform (web&mobile) yang berisikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi (gunungapi, gempabumi, tsunami dan gerakan tanah) yang disajikan kepada masyarakat secara kuasi-realtime dan interaktif.
  6. Dosen Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam, Universitas Gadjah Mada, Ashar Saputra, ST., MT., Ph.D. menyampaika pentingnya peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana dan terbangunnya kolaborasi yang stabil antar stakeholders saat Event of Disaster. UGM telah meluncurkan Jaringan Unggulan Pengelolaan Bencana, dengan adanya jaringan ini semua informasi tentang pengelolaan risiko bencana dapat disebarkan kepada masyarakat.
  7. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Deputi Bidang Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono, S.T., Dipl., Seis., M.Sc., dengan judul “Peran BMKG dalam Penanggulangan Bencana Gempabumi dan Tsunami di Indonesia”, menyatakan bahwa Indonesia memiliki 6 sumber gempa zona, 295 sumber gempa sesar aktif dan wilayah Indonesia sangat aktif gempabumi dalam 1 (satu) tahun terjadi sekitar 5.000-6.000 kali gempa dalam berbagai magnitudo serta dalam rentang tahun 1674-2018 telah terjadi lebih 99 kali tsunami dalam berbagai intensitas. Peran BMKG dalam upaya mitigasi bencana gempabumi dan tsunami adalah salah satunya dengan meluncurkan INATEWS dan menambah SEISMOGRAPH menjadi 194 lokasi.
  8. Kasubdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Ir. Arif Wibowo, M.Sc., judul “Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana”. Memaparkan tentang persoalan lingkungan semakin meningkat, penanganan perbaikan belum sebanding dengan peningkatan persoalan lingkungan dan kondisi diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim
  9. Country Director of Islamic Relief Worldwide Indonesia, Nanang Subana Dirja, dengan judul “Tinjauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Masa Pra dan Tanggap Darurat Bencana: Sebuah Tinjauan Praktis untuk Kementerian PUPR”. Dalam paparan menyampaikan tentang tinjauan bencana di Indonesia dan kerangka nasional penanganan darurat bencana serta menjelaskan tentang adopsi sistem cluster dalam tanggap bencana di Indonesia.

Pemberian Surat Keterangan Kepada Peserta

Hari terakhir disi dengan sesi tanya jawab, pada sesi ini peserta sangat antusias dengan memberikan  banyak pertanyaan dan masukan yang disampaikan, selain itu peserta diminta mengisi kuesioner secara online sehingga panitia dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penutupan acara dilakukan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Tanggap Bencana, Pusdatin. Beliau berharap agar kegiatan yang telah laksanakan merupakan langkah yang lebih baik lagi dalam penanganan bencana. Acara diakhiri dengan pemberian surat keterangan kepada seluruh peserta. (Adi Surya)