Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > PNS Dengan Status DPK/DPB, Apakah Kedepan Masih Bisa?


Kamis, 18 Juni 2020, Dilihat 333 kali

Seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa PNS yang Dipekerjakan (Dpk) atau Diperbantukan (Dpb) di luar instansi induknya, harus memiliki status kepegawaian yang segera diputuskan sebelum September 2020 mendatang.

 

Peraturan tersebut menegaskan bahwa hanya Instansi Pemerintah yang tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) saja yang masih bisa menerima PNS dari luar instansinya dengan status penugasan.

 

Di sisi lain terkait penugasan, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS yang mengubah PP Nomor 11 Tahun 2017 menambahkan butir 1A pada pasal 202 yang berbunyi, “Penugasan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi”.

 

Secara mutlak, butir ini menegaskan bahwa optimalisasi kinerja organisasi bisa didapatkan melalui penugasan.

Selama ini, ada banyak Instansi Pemerintah yang memiliki PPK menerima PNS dengan status Dpk atau Dpb. Moratorium pengadaan CPNS beberapa tahun belakangan juga bertolak belakang dengan terus meningkatnya jumlah PNS yang memasuki masa purnabakti setiap tahunnya.

 

Dengan begitu, hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya kekurangan sumber daya manusia (SDM).

 

Maka dari itu, Instansi Pemerintah memerlukan PNS dengan status Dpk atau Dpb untuk dapat mengisi komposisi pegawai agar kinerja organisasi dapat terus berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

 

Optimalisasi kinerja organisasi pada peraturan ini pun bertolak belakang dengan pasal 8 PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang PNS Dpk atau Dpb harus segera menentukan statusnya dengan memilih kembali ke instansi asal atau pindah ke instansi yang menerima perbantuan, sebelum akhir Agustus 2020.

 

Terkhusus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan infrastruktur pemerintah di negeri ini. PUPR banyak mendapat tambahan personil dari Instansi Daerah untuk melengkapi kekurangan komposisi SDM. Oleh karena itu, PUPR merasa perlu adanya perubahan pada pasal 8 PermenPAN-RB Nomor 35 tersebut.

 

Namun belakangan seperti dilansir dari berbagai lini media masa Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan pasal 8 PermenPAN-RB karena pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yakni PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Untuk keabsahannya kita perlu menunggu hingga terbit peraturan baru terkait hal tersebut. (Kiki)