Berita Terkini
Pesat
1 18 July 2019 08:59 PM

Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2017

 

Jakarta, Senin 25 Juni 2018, Anggota IV BPK RI Rizal Djalil , menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2017, kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR disaksikan para pejabat di lingkungan Kementrian PUPR.

 

Dalam Sambutannya Menteri Basuki menyampaikan bahwa atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan antara lain tentang :

1.    Revaluasi Aset, diharapkan semua UNOR dilingkungan Kementerian PUPR melakukan revaluasi aset  terhadap aset-aset yang belum diketahui keberadaannya.

2.    Aset Tak Berwujud (ATB), masih banyak aset tak berwujud yang tidak dapat ditelusuri, diharapkan agar kegiatan ATB lebih dipertajam lagi agar benar benar dapat dimanfaatkan .

3.    Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), KDP agar didukung dengan dokumen yang lengkap.

4.    Aset Jalan Tol, masih ada aset  berupa jalan tol yang sudah beroperasi namun belum terdapat dalam Laporan Keuangan.

 

Pada akhir sambutannya Menteri PUPR mengatakan bahwa pencapaian opini WTP atas laporan keuangan Kementerian PUPR semuanya ini tidak terlepas dari hasil bimbingan BPK-RI.

Pada kesempatan yang sama Anggota IV BPK- RI Bapak Prof. Rizal Djalil menyatakan, salah satu poin yang terbesar dari Laporan Keuangan Kementerian PUPR tahun 2017 adalah tersedianya data administrasi yang lengkap dari masing masing UNOR, dan adanya komunikasi yang baik dan penjelasan dari PUPR yang sangat akurat dan profesional, dan semuanya ini tidak terlepas dari  hasil kerja sama dan kerja keras dari masing masing Satker maupun PPK dilingkungan Kementerian PUPR. la menegaskan bahwa semua langkah audit tersebut sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, standar operasi prosedur dan kode etik auditor. 

 

 

 

 

Dapatkan berita dari kami

Mendaftar untuk mendapat berita kegiatan Biro Keuangan PUPR.

About Us

Biro Keuangan Milik Bersama