Sosialisasi PMK No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Arahan Kepala Biro Keuangan dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR

Jakarta, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KKP  ini efektif akan berlaku terhitung mulai 1 Juli 2019. Langkah ini demi mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit.

Kegiatan sosialisasi ini digelar pada hari Kamis, 9 Mei 2019, di Ruang Rapat Gedung Utama (Gedung Menteri) Lantai I. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para pengelola keuangan sebanyak 143 orang. Peserta merupakan perwakilan dari masing masing UNOR di lingkungan Kementerian PUPR.

Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Keuangan, Bpk Praptomo Widodo, Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam rangka mengimplementasikan salah satu inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument keuangan modern dan untuk mendukung inklusi keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar, dipandang perlu untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja atas beban APBN.

Juga disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) / media daring.
  2. Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan dari transaksi secara tunai
  3. Efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP
  4. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit pemerintah

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan pengelolaan APBN, khususnya yang diamanahkan pada Kementerian PUPR dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendukung tercapainya good governance dan clean government dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Harapan dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar dapat menjadi bekal para pengelola keuangan pada satuan kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan dana APBN yang dikelola menjadi lebih baik.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Narasumber dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BNI 46, dan Bank Tabungan Negara, serta Pejabat dari Biro Keuangan.

Pada acara sosialisasi ini narasumber  menyampaikan “Terbitnya PMK Nomor 196/PMK.05/2018, menjadi dasar bagi unit instansi pemerintah yang mengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sumber dana APBN dalam melakukan belanja dengan menggunakan KKP,”

Pemberian uang persediaan (UP) kepada bendahara pengeluaran dibagi menjadi dua proporsi, yaitu UP tunai sebesar 60 persen dan UP KKP sebesar 40 persen.

Disampaikan pula oleh Narasumber bahwa terdapat dua jenis KKP yang dapat dimiliki oleh kantor/satker dari satu bank penerbit KKP. Pertama, KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal, KKP ini dipegang oleh pelaksana kegiatan  Kedua, KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. KKP ini dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas.

Adapun Batasan Belanja (Limit) KKP adalah sebagai berikut :

  1. Kartu  Kredit  untuk  keperluan  Perjalanan  Dinas  diberikan  batasan  belanja (limit) sebesar maksimal Rp 20 juta per Kartu Kredit per bulan.
  2. Kartu Kredit untuk keperluan Belanja Operasional diberikan batasan belanja(limit) sebesar maksimal Rp 50 juta per Kartu Kredit per bulan.

Dalam paparannya Narasumber menyampaikan tentang Syarat Syarat Penerbitan KKP sbb :

Hal tersebut diatas bisa terealisasi apabila Satker yang bersangkutan sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Salah satu Bank Pemerintah yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

Peserta Sosialisasi KKP

Peserta Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah

Pemaparan Materi oleh Narasumber

Pemaparan Materi oleh Narasumber

Sesi Tanya Jawab Sosialisasi KKP

Sesi Tanya-Jawab Sosialisasi KKP