PAJAK
Pesat
1 18 September 2019 08:23 PM

PAJAK

KETENTUAN PAJAK LAINNYA

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
  2. SURAT EDARAN NOMOR SE-11PJ2016 TENTANG PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
  3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
  4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 107/PMK.011/2013 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLAH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
  5. LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38 PJ 2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
  6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32 PJ 2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

 

PPH PASAL 4 AYAT 2

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 7 THN 1983 TTG PAJAK PENGHASILAN
  2. PERATURAN PEMERINTAH RI NO 40 THN 2009 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO 51 THN 2008 TTG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DR USAHA JASA KONSTRUKSI
  3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2008
  4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
  5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016
  6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

 

PPH PASAL 21 ATAU 26

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 102 PMK.010 2016 TTG PENERAPAN BAGIAN PENGHASILAN
  2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 101PMK.0102016 TTG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
  3. PERATURAN DJP NO PER-32/PJ/2015 TTG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PSL 21 DAN/ATAU PPH PSL 26 SEHUBUNGAN DG PEKERJA, JASA, DAN KEG ORANG PRIBADI
  4. PERATURAN PEMERINTAH RI NO 80 TH 2010 TTG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PSL 21 ATAS PENGHAILAN YG MENJADI APBN ATAU APBD
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 7 THN 1983 TTG PAJAK PENGHASILAN 

 

PPH PASAL 22

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 154 PMK.03 2010 TENTANG PEMUNGUTAN PPH 22
  2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 175/PMK.11/2010 TTG PERUBAHAN KETIGA ATAS PMK NO 154/PMK.03/2010
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 7 THN 1983 TTG PAJAK PENGHASILAN 

 

PPH PASAL 23

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 244PMK.032008 TENTANG JENIS JASA LAIN
  2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 141PMK.032015 TENTANG JENIS JASA LAIN
  3. SURAT EDARAN NOMOR SE-35PJ2010 TTG PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUB DG PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TTG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 7 THN 1983 TTG PAJAK PENGHASILAN

 

PPN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983

 

Dapatkan berita dari kami

Mendaftar untuk mendapat berita kegiatan Biro Keuangan PUPR.

About Us

Biro Keuangan Milik Bersama