Mutasi ke Kementerian PUPR? Berikut Persyaratan yang Harus Dipenuhi

13 hours ago

Mutasi ke Kementerian PUPR? Berikut Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Foto Ilustrasi Persyaratan Mutasi

Sehubungan dengan tingginya permintaan alih tugas atau mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka Kementerian PUPR menetapkan standar tersendiri bagi PNS yang ingin bergabung menjadi insan PUPR sehingga PNS yang berproses alih tugas dapat optimal menunjang kinerja di lingkungan Kementerian PUPR.


Proses mutasi dapat dibedakan berdasarkan cakupan wilayah pelaksanaannya, yaitu 1) antar instansi pusat, 2) instansi daerah ke instansi pusat, 3) instansi pusat ke instansi daerah, 4) antar instansi daerah dalam satu provinsi, dan 5) antar instansi daerah berbeda provinsi.


Dalam semua jenis proses mutasi, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan mutasi secara umum tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yaitu:


1.       Berstatus PNS

2.       Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

3.       Melengkapi dokumen sebagai berikut:

·     Surat Permohonan Mutasi PNS bersangkutan

·     Surat Usul Mutasi instansi penerima dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

·     Surat Persetujuan Mutasi instansi asal dari PPK

·     Surat Pernyataan Bebas hukuman disiplin dibuat oleh PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) Kepegawaian minimal JPT Pratama

·     SK KP Terakhir/SK Jabatan terakhir

·     SKP bernilai baik 2 tahun terakhir

·     Surat Bebas Tugas Belajar/Ikatan Dinas dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama

·     Surat bebas temuan diterbitkan Inspektorat instansi asal

·     Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan yang akan diduduki


Disamping persyaratan umum tersebut, Kementerian PUPR juga mengatur ketentuan mutasi lainnya yang tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal nomor KP.03.04-SJ/646 tentang Persyaratan Umum Permohonan Alih Tugas/Mutasi PNS. Ketentuan yang harus dipenuhi untuk mutasi ke Kementerian PUPR diantaranya: 1) permohonan mutasi ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, 2) kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D3 Teknik bidang PUPR, 3) berusia maksimal usia 45 tahun, dan 4) lulus asesmen (uji kompetensi) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR.


Seluruh ketentuan tersebut ditujukan agar PNS yang mutasi ke Kementerian PUPR sesuai dengan kebutuhan organisasi, memiliki kompetensi dan potensi yang memenuhi standar, masih produktif sehingga masih dapat mengembangkan kariernya setelah bergabung di Kementerian PUPR. (Kiki)