Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan penyebarluasan produk hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

 a. koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

b. pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

c. koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;

d. pembinaan pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;

e. koordinasi pembentukan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

f. pelaksanaan penyebarluasan produk hukum;

g. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.