Slide 1

Biro Hukum


Rabu , 25 Jan 2017 Email PDF Print

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern di Sekretariat Jenderal.

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. Koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  2. Pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  3. Koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
  4. Pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
  5. Koordinasi penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  6. Pembinaan penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  7. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
  8. Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
  9. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  10. Koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern di Sekretariat Jenderal; dan
  11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.