Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern di Sekretariat Jenderal.

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. Pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. Koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
4. Pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
5. Koordinasi penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
6. Pembinaan penyusunan perjanjian bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
8. Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
9. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
10. Koordinasi penyelenggaraan kepatuhan intern di Sekretariat Jenderal; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.