Slide 1

Peraturan dan Nota Kesepahaman


1.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 35/PRT/M/2016

tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : 17/PRT/M/2016

tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 25/PRT/M/2014

tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 162/KPTS/M/2018

tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 776/KPTS/M/2017

tentang Pembentukan Tim Pengelola E-Government Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.  Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 24/SE/M/2016

tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.  Nota Kesepahaman

-  Kesepakatan Bersama Antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PKS/M/2017

tentang Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-  Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 01/PKS/SJ/2016

tentang Pemanfaatan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Sandi Negara Nomor: 03/PKS/M/2014

tentang Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi