Slide 1

Berita Pusdatin > Pusdatin dan Biro Komunikasi Publik Studi Tiru PPID ke Kementerian Keuangan, Polri, dan Kementerian Perhubungan


Senin, 10 September 2018, Dilihat 171 kali

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian PUPR wajib menyediakan informasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi publik. Oleh karena itu, Kementerian PUPR membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR yang terakhir ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR tersebut, Kepala Biro Komunikasi Publik bertugas sebagai Wakil PPID Utama Bagian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi bertugas sebagai Wakil PPID Utama Bagian Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi.

            Selain Keputusan Menteri tersebut, telah ditetapkan pula Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR.

            Sebagai bentuk nyata dalam pelayanan informasi publik, Kementerian PUPR telah menyiapkan website e-PPID yang dapat diakses melalui eppid.pu.go.id. Selain itu, peningkatan terhadap konten website Kementerian PUPR (https://www.pu.go.id) juga terus dilakukan dalam mendukung pelayanan informasi publik ini.

            Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Kementerian PUPR, diwakili oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Biro Komunikasi Publik, juga melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lainnya yang dianggap telah melaksanakan pelayanan informasi publik lebih baik, yaitu Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan pada tanggal 23, 25, dan 27 Agustus 2018. Kementerian Keuangan mendapat Peringkat I pada Penghargaan Keterbukaan Informasi untuk Kategori Badan Publik Pemerintah Tahun 2017, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan mendapat penghargaan untuk Kategori Informatif pada Apresiasi Pelayanan Informasi Publik Arus Mudik Tahun 2018.

Studi Tiru ke Kepolisian Republik Indonesia

             Melalui studi tiru yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh ketiga instansi pemerintah tersebut terkait keterbukaan informasi publik juga telah dimiliki oleh Kementerian PUPR. Hanya saja yang perlu ditekankan dalam pelayanan informasi publik ini adalah perlunya peningkatan kesadaran (awareness) dari seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PUPR secara berkesinambungan untuk mendukung penyediaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh ketiga instansi pemerintah tersebut. (D/I)

Studi Tiru ke Kementerian Perhubungan