Slide 1

Berita Pusdatin > Penyusunan Tata Kelola TIK dan Reviu Cetak Biru TIK


Selasa, 02 Oktober 2018, Dilihat 53 kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan tugas pemerintahannya selalu dituntut untuk bekerja lebih efektif, efisien, transparan, dan professional dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu faktor penunjang dalam mewujudkan pemerintahan yang demikian adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam pembaharuan manajemen pemerintahan ke arah yang lebih modern (e-Government).

Pembangunan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan secara komprehensif untuk mewujudkan e-Government yang terintegrasi. Untuk membangun dan mengimplementasikannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memerlukan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai acuan utama yang terdiri atas enterprise architecture yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi yang akan digunakan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi ke depannya.

Cetak biru teknologi informasi dan komunikasi yang akan disusun harus selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdaya guna dan berhasil guna serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian.

Sebagai bentuk pengaturan dalam penyelenggaraan TIK di Kementerian PUPR, Pusdatin selaku unit kerja Pembina TIK telah menyusun Permen PUPR No. 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial di Kementerian PUPR yang saat ini masih dalam proses revisi, lalu Permen Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan TIK di Kementerian PUPR, Permen Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cetak Biru TIK Kementerian PUPR, serta Kepmen No. 776 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola e-Government Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya saat ini memang telah banyak mempengaruhi sisi kehidupan tidak hanya masyarakat secara umum tetapi juga kita sebagai instansi pemerintahan yang bertugas memberikan layanan publik kepada masyarakat. Sebagai Kementerian yang berorientasi layanan publik ke masyarakat berupa infrastruktur yang handal sesuai visi dan misi, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan teknologi yang tidak hanya mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur secara fisik tetapi juga mendukung pengelolaan data dan informasi baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

Meskipun berbagai jenis layanan publik telah diupayakan, tetapi di sisi lain masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang cepat, tepat, serta akurat atau yang dikenal dengan istilah layanan prima. Untuk mewujudkannya, tidak ada jalan lain kecuali melalui pemanfaatan TIK yang berperan sebagai enabler sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

Di satu sisi, kemajuan TIK yang sangat pesat membuka peluang pemanfaatan TIK yang luas dalam mendukung dan meningkatkan kinerja di Kementerian PUPR. Namun di sisi lain, Kementerian juga dihadapi dengan tantangan terkait pemanfaatan TIK itu sendiri seperti pemanfaatan TIK yang seperti apa, lalu bagaimana dengan sumber daya yang di miliki Kementerian PUPR, dsb.

Penyusunan Permen Nomor 17 dan Permen Nomor 35 Tahun 2016 ditujukan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan TIK di Kementerian PUPR memiliki kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Selain itu, Kementerian PUPR dapat memiliki panduan, standardisasi, pentahapan, dan implementasi jangka menengah yang komprehensif, efektif, efisien, dan terpadu yang tertuang di dalam Cetak Biru TIK tahun 2016 – 2019 berdasarkan Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2016.

Dalam kurun waktu dari tahun 2016 – 2018, Pemanfaatan TIK di Kementerian PUPR telah sangat mendukung masing – masing tugas dan fungsi unit organisasi di Kementerian PUPR. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya pemanfaatan TIK baik di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan infrastruktur TIK di Kementerian PUPR.

Hasil Reviu Tata Kelola TIK dan Cetak Biru TIK tersebut dimanfaatkan untuk memperbaharui serta menyusun rancangan, desain, dan arsitektur pengembangan TIK ke depan yang melingkupi arsitektur data dan informasi, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur infrastruktur TIK. Diharapkan Focus Group Discussion Penyusunan dan Pembaharuan Tata Kelola TIK dan Reviu Cetak Biru TIK Kementerian PUPR ini dapat menjadi media diskusi dan penyalur masukan dan informasi sehingga rancangan pembaharuan Tata Kelola dan Cetak Biru TIK ke depan dapat mencakup semua kebutuhan di unit organisasi di Kementerian PUPR sehingga TIK dapat mendukung tercapainya visi Kementerian PUPR dalam mewujudkan infrastruktur yang handal bagi seluruh masyarakat di Indonesia. (@/SKr)