Slide 1

Berita Pusdatin > Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019


Jumat, 04 Januari 2019, Dilihat 937 kali

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Kementerian PUPR melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Kegiatan Implementasi SPSE 4.3 dalam pelaksanaan lelang dini Kementerian PUPR TA 2019 yang  telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018, bertempat di Hotel Premier Santika, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan konsultasi ini diadakan dalam rangka sosialisasi SPSE terbaru yaitu versi 4.3 karena SPSE versi 4.2 dan versi 3.6 untuk pelelangan tahun 2019 sudah tidak digunakan.

Kegiatan konsultasi ini diawali dengan laporan oleh Ketua Panitia Ibu Anggun Istiani. Kegiatan konsultasi ini diikuti oleh 53 orang peserta, perwakilan dari Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat dan Direktorat beserta Balai-balai di Unit Organisasi/Badan di Kementerian PUPR.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi. Dalam paparannya, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi menyampaikan bahwa  SPSE sudah mulai digunakan sejak tahun 2016 di Kementerian PUPR. Kementerian PUPR telah memulai lelang dini pada bulan November 2018, untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Jumlah paket yang siap dilelang sebanyak 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian PUPR. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian PUPR untuk kegiatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 110,7 triliun, dimana sekitar 80% atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan melalui pelelangan maka dari itu diharapkan para peserta untuk dapat mengikuti acara ini dengan serius dan antusias agar dapat mengerti setiap proses dari SPSE 4.3.

Gambar 2 Pembukaan Konsolidasi SPSE 4.3

Acara dilanjutkan dengan paparan dan diskusi oleh Kepala Subbidang Sistem Informasi tentang Implementasi SPSE 4.3 dalam pelaksanaan lelang dini Kementerian PUPR TA 2019. Dalam paparan ini, Kepala Subbidang Sistem Infrastruktur Teknologi Informasi menjelaskan Dasar Penggunaan SPSE 4.3, Pedoman/ Peraturan Pengadaan Secara Elektronik, Fasilitas di SPSE 4.3, Proses Pemilihan Barang dan Jasa KemenPUPR TA 2019, Integrasi Sistem Pengadaan PUPR, Persiapan Pengadaan-Pemilihan-Kontrak, Terminologi & Ruang Lingkup, Perbedaan Istilah Tender, Ketentuan Penggunaan SPSE 4.3 di Kementerian PUPR, Manajemen User, Tata Cara Registrasi Panitia Pemilihan, Perbedaan SPSE 3.6 dan SPSE 4.3, Tender Cepat dan Diakhir dengan diskusi mengenai saran / masukan untuk SPSE 4.3.

Gambar 3 Paparan oleh Kepala Subbidang Sistem Informasi

Sesi berikutnya merupakan sesi praktikum atau simulasi SPSE 4.3 yang disampaikan oleh narasumber staf Subbid Sistem Informasi, Ibu Dian Riana. Materi pada simulasi ini disajikan menjadi 3 (tiga) user pengguna yaitu user pengguna PPK, user pengguna Pokja dan user pengguna penyedia jasa. Pada sesi ini, terlihat antusias peserta yang cukup besar dengan banyaknya pertanyaan dari peserta yang belum paham mengenai langkah-langkah di SPSE 4.3. Acara ditutup oleh Kepala Subbidang Sistem Informasi. Pada sesi penutupan, Kepala Subbidang Sistem Informasi menyampaikan harapannya agar simulasi ini dapat memberi manfaat kepada para peserta dilingkungan kerjanya dan dapat membagikan ilmu yang telah diterima pada acara ini. (Hanung Febrianto).  

Gambar 4 Simulasi SPSE 4.3