Slide 1

Berita Pusdatin > Penyelenggaraan Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Daerah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Kebijakan Satu Peta Tahap I


Jumat, 16 Agustus 2019, Dilihat 104 kali

Penyelenggaraan Kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Daerah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Kebijakan Satu Peta Tahap I

 

Serang – Sebagai salah satu implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Pada Tingkat Ketelitian Skala 1 : 50.000 Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyusun 16 (enam belas) IGT Bidang PUPR, salah satu IGT tersebut adalah Jalan Daerah yang di dalamnya terdapat Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota, sehingga Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai Pembina Data perlu menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Daerah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Kebijakan Satu Peta Tahap I yang diselenggarakan di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera Provinsi Banten tanggal 22 – 24 Juli 2019.

 “Agar semua berkontribusi untuk menghasilkan data yang valid, data yang akurat, sehingga bisa menjadi pegangan, acuan dalam menyusun rencana pembangunan jalan di daerah masing-masing.” ujar Ir. Nicodemus Daud, M.Si Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Serang, Senin (22/7/2019).

Kapusdatin menyampaikan capaian IGT Jalan Daerah sejak tahun 2016 hanya mencapai 1,29% dengan kategori 1 (satu) 1,2%, kategori 2 (dua) 9,6%, kategori 3 (tiga) 82,7% dan kategori 4 (empat) 6,5% . Pusdatin sebagai Pembina Data Kementerian PUPR mempunyai peran dalam menjaga kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi standar satu data, satu peta dan satu referensi dalam penyusunan IGT di Kementerian PUPR agar sesuai target rencana aksi PKSP.

Untuk mendukung kegiatan ini Badan Informasi Geopasial menyediakan data dasar Rupa Bumi Indonesia skala menengah yang digunakan oleh Kementerian PUPR sebagai basemap verifikasi, selain data spasial dibutuhkan juga metadata dan dokumen pendukung lainnya seperti pengisian atribut data sesuai lampiran Permen PUPR No 25 Tahun 2014 untuk dapat lolos dalam tahap kompilasi, integrasi dan sinkronisasi, ujar Moh Fifik Syafiudin Kepala Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Kecil dan Menengah – Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi – Badan Informasi Geospasial, Serang, Senin (22/7/2019).

Participating mapping diperlukan untuk membantu proses penyelesaian mapping jalan daerah karena data jalan daerah masih berupa data mentah baik berupa laporan/image/pdf atau bahkan belum mempunyai data sehingga sampai saat ini masih berada pada tahap kompilasi dan integrasi belum bisa pada tahap sinkronisasi, ujar Arif Afrianto, Surveyor Pemetaan Madya dari Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial, Serang, Senin (22/7/2019).

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Daerah, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat  Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dedy Gunawan bahwa kebutuhan penyusunan peta rencana umum jaringan jalan sebagai dasar perencanaan dan akuntabilitas layanan masih terdapat beberapa kendala pada Dinas di daerah mengenai proses penyusunan IGT Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai dengan standar tim PSKP, Serang, Senin (22/7/2019).

Kegiatan ini dihadiri oleh 112 peserta dari 65 Instansi yang diundang yaitu berasal dari perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Peserta yang hadir adalah daerah dengan data geospasial dan atribut yang masih memerlukan perbaikan atau belum memiliki data sama sekali.

Acara ini diawali dengan simulasi cara penyusunan peta jalan daerah dari berbagai format data, dilanjutkan dengan verifikasi peta jalan oleh tim verifikator Pusdatin sesuai dengan standar tim PKSP. Hasil dari kegiatan ini berupa data IGT jalan daerah yang telah terverifikasi dengan hasil klasifikasi sebagai berikut: kategori 2 (perlu melakukan sedikit perbaikan data atribut) sejumlah 2 kabupaten, kategori 3 (perlu melakukan perbaikan data geospasial dan data atribut) berjumlah 48 kabupaten/kota dan kategori 4 (belum memiliki data geospasial) berjumlah 3 kabupaten. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan IGT Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota tervalidasi untuk selanjutnya dapat dilakukan verifikasi serta integrasi oleh tim PKSP.

Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Daerah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Kebijakan Satu Peta  Tahap II rencananya akan diselenggarakan pada akhir Agustus 2019 dan Tahap III akan diselenggarakan pada Akhir Oktober 2019.