Slide 1

Berita Pusdatin > Penyelenggaraan Verifikasi Status Daerah Irigasi Wilayah Tengah (Pulau Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara)


Jumat, 20 September 2019, Dilihat 90 kali

Balikpapan – Dalam rangka kegiatan Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Lanjutan Status Daerah Irigasi Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali di Grand Jatra Hotel Balikpapan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21 sampai 23 Agustus 2019.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masing – masing Instansi dari Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali, Perwakilan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pada pembukaan kegiatan ini Kepala Dinas PU Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan “Harapannya semoga kegiatan Verifikasi Lanjutan Status Daerah Irigasi Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali dapat berjalan dengan lancar sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan data geospasial yang digunakan dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta.” Balikpapan, Rabu, (21/8/2019)

Nicodemus Daud, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyampaikan pentingnya Kebijakan Satu Peta, Satu Data dan Satu Referensi dalam pembangunan infrastruktur. Dukungan data geospasial untuk integrasi dan sikronisasi pembangunan lintas sektor bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Pusdatin sebagai Pembina Data Kementerian PUPR mempunyai peran dalam menjaga kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi standar satu data, satu peta dan satu referensi dalam penyusunan IGT di Kementerian PUPR agar sesuai target rencana aksi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP). Balikpapan, Rabu (21/08/2019)

Selanjutnya dilakukan arahan mekanisme kegiatan dan penjelasan singkat tentang pentingnya status daerah irigasi oleh Kepala Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mohamad Kotra Nizam Lembah menyampaikan, “Status Daerah Irigasi sangat penting dan jangan sampai ada tumpang tindih (overlay) antar daerah irigasi. Pada kegiatan ini sudah disediakan desk verifikasi untuk verifikasi daerah irigasi, desk progress pemetaan untuk perbaikan data, dan desk untuk menangani permasalahan khusus.” Balikpapan, Rabu, (21/8/2019)

Untuk mendukung kegiatan Verifikasi Lanjutan Status Daerah Irigasi Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali ini Pusat Data dan Teknologi Informasi pada bagian Desk Verifikasi yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur, Komang Sri Hartini yang bertugas sebagai verifikator Daerah Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, perwakilan Pusdatin juga bertugas sebagai pelaksana Desk Progres Pemetaan, dengan tugas utama memberikan pengarahan teknis dan melakukan pelaksanaan perbaikan data daerah irigasi kesepakatan permasalahan tumpang tindih kewenangan di Desk lainnya. Selain berasal dari Pusdatin, dukungan verifikasi juga diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG memiliki tugas untuk melakukan penambahan maupun pengurangan lahan baku sawah di dalam area daerah irigasi berdasarkan kesepakatan instansi daerah.

Kegiatan desk Verifikasi meliputi pengecekan data geospasial daerah irigasi terhadap lahan baku sawah BIG yang terdiri dari lahan fungsional, potensial, dan baku dengan data pendukung berupa skema bangunan dan jaringan irigasi dalam bentuk peta dan file. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan lahan baku sawah dari BIG, maka akan dilakukan perbaikan data di Desk Progress Pemetaan dengan dibantu petugas dari Pusdatin dan BIG. Jika terdapat pengajuan penambahan dan pengurangan daerah irigasi maka dilakukan verifikasi langsung oleh BIG. Permasalahan 22yang tidak bisa diselesaikan pada desk verifikasi dan desk progres pemetaan maka disediakan desk khusus dengan menghadirkan para ahli irigasi.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 220 orang yang berasal dari 18 Provinsi dan 65 Instansi Daerah yang berasal dari Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali. (irghan santiz)